Selama ini, pendidikan kita terlalu berorientasi pada ranah kognitif, sehingga kemampuan peserta didik dalam hal empati, toleransi, dan kreativitas kurang terasah. Umumnya potensi peserta didik tereduksi dalam simbol-simbol kuantitatif seperti skor ujian atau ranking kelas. Padahal, potensi anak sifatnya luas dan beragam. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan oleh Kemendikbud menjadi sarana untuk mendobrak kekakuan mindset pendidikan semacam itu.

 

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara, Prof. Dr. FX Muji Sutrisno (Romo Muji), dalam diskusi pembahasan hasil penelitian “Pengembangan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur” yang diselenggarakan di Kantor Puslitjakdikbud, Jumat 11 Oktober 2019. Selain Romo Muji, narasumber yang hadir adalah Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, Ph.D dan dosen senior Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Maiwan, Ph.D. Diskusi dipandu oleh Kepala Bidang Penelitian Kebudayaan Puslitjakdikbud, Irsyad Zamjani.

 

Ketua tim peneliti, Mikka Wildha Nurrochsyam, mengemukakan bahwa meskipun sekolah-sekolah semakin menyadari pentingnya PPK, umumnya mereka masih menerapkan PPK secara simbolik semata. Pengajaran nilai relijiusitas, misalnya, lebih banyak menonjolkan pengetahuan tentang hukum “halal” dan “haram”, belum ke ranah yang lebih substantif seperti penanaman sikap-sikap individual dan sosial tentang keikhlasan, cinta damai, atau kebiasaan hidup bersih. Meski demikian, beberapa praktik baik pelaksanaan PPK seperti pengembangan pondok belajar di lingkungan sekolah dengan tema-tema seperti buku, religi, permainan tradisional, dan kearifan lokal, mulai ditemukan di sekolah-sekolah.

 

Sementara itu, Peneliti Utama LIPI Cahyo Pamungkas menyoroti kecenderungan bahwa pengembangan budaya multikultural di Indonesia lebih didominasi oleh diskursus “kesatuan” daripada “persatuan.” Akibatnya, keragaman budaya Indonesia tidak banyak tereksplorasi dalam pendidikan, oleh karena kita lebih mementingkan identitas Indonesia yang satu. Padahal, keberadaan Indonesia muncul karena keragaman, sehingga masing-masing budaya harus diberi ruang dan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal perlu dijadikan inspirasi dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Cahyo mencontohkan, pendidikan adat Kambik di Papua Barat.

 

Senada dengan Cahyo, dosen senior UNJ Muhammad Maiwan menganjurkan agar PPK dijadikan sarana melakukan revitalisasi kearifan lokal. “Saat ini banyak nilai-nilai kearifan lokal yang disalahgunakan karena dominasi kepentingan politik” ujarnya. Ia mencontohkan budaya patronase dalam masyarakat tradisional yang pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk membina integrasi sosial, namun justru saat ini sarat dengan citra negatif. Dahulu di perdesaan, orang tidak berani mabuk-mabukan karena sungkan pada sosok kyai atau tokoh masyarakat tertentu. Namun, sekarang meskipun tokoh agama semakin banyak, orang tidak lagi melihat mereka sebagai panutan yang disegani. Hal yang sama juga terjadi dengan guru-guru kita di sekolah. (IZ/DNR)